Ketua MPR Minta Premanisme Ormas Dihentikan, Dinilai Ganggu Iklim Investasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai tindakan premanisme oleh sejumlah oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) harus segera ditangani, terutama yang mengganggu proyek strategis seperti pembangunan fasilitas manufaktur mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat.

"Semuanya harus sesuai dengan iklim investasi. Jika ada satu, dua, di antara hal-hal tersebut, tentu saja itu harus segera diselesaikan, termasuk oleh kelompok kekuatan masyarakat atas nama apa pun," ujar Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Menurut Muzani, investasi merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, stabilitas iklim investasi harus dijaga melalui regulasi yang jelas dan dukungan menyeluruh dari berbagai sektor.

Ia menambahkan, dukungan terhadap iklim investasi tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga aspek sosial, infrastruktur, dan transportasi. Harmonisasi di antara seluruh aspek tersebut, menurut dia, menjadi kunci kelancaran investasi.

"Ada kondisi sosial masyarakat yang juga harus kondusif. Tidak cukup masyarakat kondusif, tapi ternyata ada persoalan infrastruktur yang rusak sehingga mengganggu akses ataupun transportasi," kata Muzani.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara peraturan pemerintah, kondisi sosial, dan kesiapan infrastruktur dalam menciptakan suasana yang ramah terhadap investor.

"Jalan rusak, masyarakat bagus, tapi peraturan-peraturan pemerintahnya (malah justru) tidak paralel dengan iklim investasi," tambahnya.