6 hours ago
3
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Jokowi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut proyek Kereta Cepat busuk sejak awal justru menuai tanda tanya besar dari publik.
Pasalnya, proyek yang kini disebut bermasalah itu dulunya berada langsung di bawah koordinasi Luhut sendiri.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai pernyataan tersebut terkesan janggal dan kontradiktif.
“Kalau memang busuk sejak awal, kenapa tidak dibongkar waktu masih di bawah kendali beliau?," ujar Uchok dikutip pada Kamis (23/10/2025).
Uchok mengingatkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, Luhut secara tegas ditunjuk sebagai Ketua Komite Proyek KCJB.
Artinya, pengawasan dan arah kebijakan proyek strategis nasional itu semestinya berada dalam tanggung jawabnya.
Berdasarkan data yang beredar, proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya cukup besar.
Dari estimasi awal sekitar US$5,5 miliar, nilai proyek disebut meningkat menjadi sekitar US$7,2 miliar.
Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sejak awal sudah bermasalah dan sarat dengan dugaan praktik korupsi.
Ia mengatakan, pernyataannya ini merupakan bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus sebagai jawaban atas imbauan lembaga antirasuah itu agar Prof. Mahfud MD melaporkan dugaan korupsi KCJB secara resmi.
Anthony menilai aneh jika KPK masih berpura-pura tidak mengetahui indikasi korupsi dalam proyek strategis tersebut.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
