7 hours ago
3
Ilustrasi hasil survei
Fajar.co.id, Jakarta -- Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, beberapa survey menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan kepada pemerintahan ini. Namun sejak saat itu, tidak pernah lagi ada survey.
Hal itu diungkap peneliti ISEAS Yosuf-Ishak Institute, Made Supriatma, melalui akun media sosialnya.
"Seingat saya, sudah berapa bulan berlalu tanpa survey. Lembaga-lembaga survey yang kredibel tidak lagi melakukan survey, khususnya tentang kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," tulis Made, dikutip Kamis (16/10/2025).
Kantor berita Bloomberg mencatat bahwa harian Kompas, yang lembaga surveynya termasuk kredibel, tidak melakukan survey kepuasan. Namun, media ini melakukan survey pada 11-14 Agustus. Hasilnya diumumkan pada 8 September.
Sekalipun tidak menanyakan tingkat kepuasan, survey Kompas menanyakan apakah perlu ada kekuatan oposisi yang bisa mengimbangi pemerintahan Prabowo-Gibran? 58,8% responden menyatakan, ya.
"Angka ini lumayan besar. Ini mungkin bisa menjadi pertanda bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah memang rendah," ulas Made.
Penanda lain dari ketidakpuasan publik ini adalah aksi-aksi unjuk rasa. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan data bahwa telah terjadi 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi antara tanggal 25 Agustus - 7 September. Dari aksi unjuk rasa itu, kekerasan dan kerusuhan terjadi di 23 provinsi.
Kerugian di Jakarta saja mencapai Rp50 miliar. Belum lagi di daerah-daerah lain yang fasilitas dan bangunan publiknya dibakar -- terbanyak gedung DPRD. 10 orang meninggal di seluruh Indonesia akibat kekerasan ini. 1.000 lebih orang menjadi tahanan politik -- kebanyakan karena aksi demonstrasi yang relatif damai.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
