Polemik Bandara IMIP Tanpa Libatkan Otoritas Bandara, Syaiful Huda PKB Dorong Pemerintah Lakukan Audit

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan Bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus menuai sorotan sejumlah pihak, setelah diduga beroperasi tanpa melibatkan aparat negara.

Kasus Bandara IMIP itu menuai sorotan secara luas setelah Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Syamsoeddin melakukan kunjungan ke wilayah tersebut saat latihan militer di wilayah pertambangan itu.

Sorotan juga datang dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Dia bahkan mendesak audit menyeluruh terkait operasional bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Melakukan audit kepatuhan terhadap semua bandara khusus strategis di Indonesia yang memiliki spesifikasi teknis tinggi untuk mengevaluasi kesenjangan kedaulatan yang diduga telah terjadi di Bandara IMIP, Sulawesi Tengah selama enam tahun terakhir,” ujar Huda dalam keterangan persnya, Jumat (28/11).

Legislator fraksi PKB itu melanjutkan bandara khsuus seperti milik IMIP memang boleh beroperasi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Namum, ujar Huda, operasional bandara khusus tetap mematuhi regulasi seperti standar bandara komersial, seperti pengawasan, personel terlatih, hingga fasilitas keselamatan dan keamanan.

"Kalau saat ini ada sorotan dari Kemenhan sebaiknya ada langkah khusus untuk menjelaskan kepada publik terkait data penerbangan, standar pelayanan, hingga intensitas pengawasan yang selama ini dilakukan. Dengan demikian kita terjebak pada polemik yang bisa memicu perpecahan,” ujarnya.