3 days ago
12
Sejumlah petugas gabungan bersiap mengevakuasi korban bangunan musala yang ambruk di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Munculnya wacana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal dipakai pemerintah untuk membangun ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) kini tuai polemik.
Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menyampaikan bahwa rencana itu harus dikaji secara hati-hati.
Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa dirinya memahami kegelisahan yang muncul di masyarakat. Dia tidak ingin ada kesan negatif atas rencana tersebut.
Pasalnya, ada banyak sekolah, rumah ibadah, maupun kebutuhan masyarakat lain yang belum mendapat perlakuan sama. Sementara pada insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny diduga ada unsur kelalaian dalam pembangunannya.
"Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes (Al Khoziny), hal itu belum menjadi keputusan final ya. Dan, saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati. Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu," ujar dia.
Atalia menyebut, mekanisme penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menelan banyak korban harus jelas. Aspek keadilan bagi masyarakat harus diperhatikan. Karena itu, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu menyatakan bahwa ada 2 hal penting yang harus berjalan beriringan.
"Pertama, proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama," urai Atalia.
Pon kedua, sambungnya, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Namun demikian, bukan hanya di Ponpes Al Khoziny. Ada ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua serta berisiko mengancam keselamatan peserta didik maupun pengajar.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
