PBNU Terseret Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Sekjen Gus Ipul Tegaskan Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( Sekjen PBNU), Saifullah Yusuf dengan tegas membanntah dugaan aliran dana korupsi kuota haji kepada ormas PBNU.

Gus Ipul - sapaan akrab Saifullah Yusuf menegaskan bahwa PBNU sama sekali tidak terlibat dan tidak terkait dengan kasus yang kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lain. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Senin petang (15/9).

Diketahui, bola panas dugaan korupsi kuota haji 2024 belakangan ini dikait-kaitkan dengan pengurus PBNU. Ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu terseret karena adanya dugaan turut menerima aliran dana dari kasus kuota haji tersebut.

Itu bermula saat salah satu anggota PBNU, Syaiful Bahri baru-baru ini turut diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

Meski tegas menyatakan PBNU tidak terlibat dalam kasus kuota haji 2024, Gus Ipul yang juga Menteri Sosial tersebut menyatakan PBNU terbuka bila ada pengurus yang diperlukan kesaksiannya oleh KPK.

Ormas PBNU kata dia menghormati dengan sungguh-sungguh proses hukum yang tengah berjalan.

“Kita harapkan yang dimintai keterangan juga bisa memberikan penjelasan dengan baik sebagai bagian dari warga negara yang baik, yang menghormati proses hukum,” tuturnya.

“Tapi yang penting, kita pastikan PBNU tidak terlibat,” sambungnya menegaskan kembali.

Dia lantas menyebut, sejak awal PBNU mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karenanya, pihaknya pun mendukung dan menghormati upaya KPK dalam rangka mengusut berbagai dugaan korupsi kepada siapapun.