Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Antara
FAJAR.CO.ID, BANDUNG --Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah karena telah memangkas anggaran mereka. Namun pada saat yang sama, Purbaya berpesan kepada mereka agar bekerja dengan benar.
Menurutnya, anggaran yang diberikan dari pusat seharusnya dihabiskan. "Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang benar lah. Habisin itu duit. Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada," ujar Purbaya di Jakarta.
Merespons hal itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menyatakan tidak perlu ada permintaan maaf karena ia menilai kritik dari pusat terhadap pemerintah daerah adalah hal yang sah.
"Tidak perlu ada yang dimaafin ya. Menurut saya itu tidak salah. Tidak salah. Mengkritik pemerintah daerah tidak salah," kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan, fokus utama Pemprov Jabar bukanlah pada permohonan maaf, melainkan pada pemenuhan hak daerah yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat.
"Yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf. Yang kami inginkan, satu, dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan," tegasnya.
Dia menegaskan, dana bagi hasil tahun 2024 yang belum dibayarkan itu sangat penting, khususnya bagi Pemprov Jabar untuk menangani masalah bencana di wilayahnya.
"Provinsi Jawa Barat ini penting untuk menangani bencana. Kan ada Rp 190 miliar ya. Pusat belum membayarkan dana bagi hasil pajak yang tahun 2024. Saya minta dibayarkan, karena itu hak kami," ujarnya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:


















































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5251262/original/095727300_1749791306-couple-love-holding-cups-tea-coffee-holding-hands.jpg)