Menkeu Purbaya Emoh Utang Kereta Cepat Ditanggung APBN, Musni Umar: Pembohong Luar Biasa, Jokowi Harus Tanggung Jawab

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog, Musni Umar, menyinggung sikap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dikatakan Musni, langkah Purbaya itu merupakan sinyal positif bagi masa depan pengelolaan keuangan negara.

Ia menyebut keputusan sang Menkeu sebagai bentuk keberanian moral dan integritas di tengah tekanan politik.

“Energi positif Menkeu Purbaya pancarkan harapan bangsa dan negara,” ujar Musni di X @musniumar_ (13/10/2025).

Musni mengatakan, publik kini menuntut agar mantan Presiden Jokowi ikut bertanggung jawab atas utang jumbo proyek kereta cepat tersebut.

Ia menegaskan, sejak awal Jokowi sudah diberi peringatan, namun proyek tetap dijalankan dengan menjadikan APBN sebagai jaminan.

“Suara publik, Jokowi harus tanggung utang kereta api cepat Whoosh sebesar Rp116 triliun. Sudah diberitahu, jalan terus. APBN dijadikan jaminan untuk Whoosh,” sebutnya.

Musni juga mengingatkan bahwa kekhawatiran banyak pihak kini terbukti benar.

Proyek KCIC, kata Musni, telah menimbulkan beban utang yang sangat besar dan terus bertambah setiap tahun.

“Apa yang pernah kita kemukakan tentang kereta api cepat Jakarta-Bandung jadi kenyataan. KCIC berutang Rp116 triliun," Musni menuturkan.

"Tiap tahun tambah utang Rp2 triliun lebih. Satu abad lebih baru bisa kembali modal. Jokowi harus bertanggung jawab,” tambahnya.

Lebih jauh, Musni bilang bahwa kebijakan pembangunan di era Jokowi banyak menimbulkan persoalan baru, terutama dalam hal utang dan klaim proyek infrastruktur yang tidak sepenuhnya milik negara.