5 hours ago
4
Ignatius Jonan (kemeja putih) dicopot Jokowi usai tolak kereta cepat.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh mendapat dukungan dari Mahfud MD.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menilai keputusan Purbaya sudah tepat karena proyek warisan era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah membebani keuangan negara dan mengorbankan sektor pembangunan lain.
“Ternyata sekarang tidak mampu bayar, dan sekarang tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube miliknya, dikutip Rabu (15/10/2025).
“Karena apa? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu (Whoosh), menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain, kan, hanya disedot untuk pembangunan ini,” sambungnya.
Mahfud menduga ada kejanggalan pada pembengkakan utang proyek Whoosh. Ia menyoroti adanya dugaan mark-up yang membuat biaya proyek melonjak hingga beberapa kali lipat dari perkiraan awal.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta USD. Tapi hitungan dari China sendiri, 17-18 juta USD. Ini siapa yang menaikan?” ucapnya.
Mahfud khawatir bila Indonesia gagal bayar, China dapat meminta kompensasi strategis, termasuk kemungkinan pembangunan pangkalan di wilayah Laut Natuna Utara. Ia bahkan menyinggung kasus serupa yang menimpa Sri Lanka, yang akhirnya kehilangan pelabuhan akibat gagal membayar utang ke Beijing.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
