DBH DKI Jakarta Dipangkas Rp15 Triliun, Ini Saran Fahira Idris untuk Pramono Anung

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris menyatakan keyakinannya bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mampu menghadapi tantangan besar akibat pemotongan atau pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat sebesar hampir Rp15 triliun, yang membuat postur APBD DKI 2026 turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.

Senator Jakarta ini menilai, meskipun pemotongan ini menjadi yang terbesar dibanding daerah lain, Jakarta memiliki kapasitas fiskal, kelembagaan, dan sumber daya manusia yang cukup kuat untuk beradaptasi.

Ia juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini tidak mengganggu program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, terutama pendidikan, kesehatan, dan subsidi transportasi yang selama ini menjadi penyangga kualitas hidup warga ibu kota.

“Saya yakin Pak Pramono dan jajaran Pemprov DKI mampu menjaga agar pemotongan DBH ini tidak menghambat jalannya program-program prioritas publik. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, dan akses transportasi yang terjangkau,” ujar Fahira di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (8/10).

Menurut Fahira Idris, langkah efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI merupakan keputusan tepat. Namun, ia menegaskan pentingnya kebijakan tersebut disertai inovasi pembiayaan dan tata kelola anggaran yang berorientasi hasil. Setidaknya, sambung Fahira Idris, terdapat empat langkah strategis yang patut ditempuh agar program pembangunan tetap berjalan efektif meskipun fiskal daerah tertekan.