3 hours ago
4
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana (Baju putih)
FAJAR.CO.ID -- Pengelolaan penerima bantuan sosial alias bansos di Indonesia benar-benar amburadul. Bayangkan, sudah bergaji puluhan juta rupiah, terdata 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bansos. Agak laen, memang.
Data ini bukan dari sembarang sumber. Data penerima bansos yang salah satunya pegawai BUMN sebanyak 27.932 berdasarkan data temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Yang tak kalah mencengangkan, juga terdata 7.479 dokter dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer juga tercatat sebagai penerima bansos. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala data penerima bansos yang amburadul ini.
Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, dari profiling yang ditemukan di satu bank saja, terdapat 27.932 penerima bansos yang berstatus pegawai BUMN. "Ada juga 7.479 orang berstatus dokter, dan lebih dari 6.000 orang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial,” beber Ivan Yustiavandana, Jumat, 8 Agustus 2025.
Penerima bansos dari kalangan mampu ini merupakan anomali data yang mencurigakan. Apakah kesalahan pendataan atau ada kemungkinan penyalahgunaan maupun penggelapan dana bansos.
Ivan menilai, temuan anomasil penerima bansos ini perlu ditindaklanjuti Kementerian Sosial (Kemensos) melalui verifikasi di lapangan.
"Apakah yang bersangkutan memang masih layak menerima bansos atau tidak, ini perlu dicek kembali,” ujarnya.
Anomali lain dalam data penerima bansos berdasar temuan PPATK adalah kejanggalan pada saldo penerima bansos. PPATK menemukan terdapat sekitar 60 penerima bansos yang memiliki saldo rekening lebih dari Rp50 juta.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
