Sri Mulyani: Sekolah Rakyat Butuh Partisipasi Swasta, Bukan Hanya APBN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pendanaan untuk Program Sekolah Rakyat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga terbuka untuk dukungan masyarakat dan dunia usaha.

“Pasti sebagian akan berasal dari APBN. Tapi kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, tentu akan sangat membantu,” ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/4), usai memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu topik pembahasan bersama Presiden, selain laporan hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk melobi kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden Trump.

Sri Mulyani menegaskan bahwa kolaborasi adalah kunci dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata. Inisiatif Sekolah Rakyat adalah bagian dari visi tersebut.

Program ini dirancang untuk menyasar siswa dari keluarga miskin (desil 1), termasuk kategori miskin ekstrem. Pemerintah akan melakukan verifikasi langsung ke rumah calon siswa guna memastikan ketepatan sasaran.

Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas minimal 8 hektare, menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Fasilitas penunjang seperti asrama siswa, perumahan guru, dan sarana olahraga turut disiapkan.

Untuk tahap awal, sebanyak 53 titik pembangunan Sekolah Rakyat telah siap secara infrastruktur dan ditargetkan mulai beroperasi tahun ajaran ini. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa hampir 300 daerah telah mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat.