Soal Tuntutan Mundur Kapolri, Nasky Putra Tandjung Nilai Sarat Nuansa Politik dan Tendensius

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menduga ada pihak-pihak yang sengaja menggulirkan opini liar, narasi provokasi, dan framing negatif terhadap Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di berbagai platform media sosial, media massa, dan ruang publik agar segera diganti dari jabatannya.

Nasky menyebut, desakan mundur kepada kapolri sarat akan nuansa politis. Menurutnya, pendapat, kritikan, dan masukan dari berbagai elemen masyarakat sipil sah-sah saja di dalam negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

"Namun, seyogianya narasi tersebut harus disertai fakta dan data yang objektif dan konstruktif, jangan tedensius dan menyesatkan publik," kata Nasky.

Diketahui, Kapolri, JenderalListyo Sigit Prabowo menanggapi munculnya desakan untuk dirinya mundur dari jabatan pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Seiring tragedi tewasnya ojol, Affan Kurniawan yang dilindas rantis brimob. Menurutnya, perihal mundur dari jabatan sebagai Kapolri adalah hak prerogatif Presiden.

Oleh karena itu, Nasky, Alumni Indef school of potical economy Jakarta menegaskan, agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab menekan-nekan Presiden RI, Prabowo Subianto. Biarlah Presiden menilai secara objektif dan konstruktif, itu adalah hak prerogatif Presiden.

Ia berpendapat, di awal pemerintahan, terutama satu tahun pertama, identik dengan masa-masa kritis. Di masa yang riskan itu, stabilitas nasional sangat dibutuhkan. Maka karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan Presiden RI, Prabowo untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional dalam mendukung dan mewujudkan asta cita Presiden menuju Indonesia emas 20245 dengan tetap mempertahankan posisi Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.