
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir, Presiden Prabowo Subianto menyetujui program renovasi 1.300 rumah nelayan.
Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah dalam Simposium Nasional “Sumitronomics dan Arah Ekonomi Indonesia” yang digelar di Jakarta, Selasa (3/6).
Fahri menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil koordinasi antara pihaknya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dia mengungkapkan bahwa biaya renovasi untuk satu unit rumah diperkirakan mencapai Rp21,8 juta. Anggaran tersebut mencakup honor untuk fasilitator lapangan, upah untuk keluarga penerima manfaat, serta belanja material yang akan dilakukan melalui toko bangunan lokal.
"Ini yang kami bilang, yang ditransfer ke toko bangunan nanti harusnya menjadi lahan bagi Koperasi Merah Putih supaya mereka membuka gudang-gudang material yang harusnya kalau BUMN nanti bisa supply semen dan seterusnya. Maka harga bisa lebih murah sehingga nanti harga tanah total bisa kita kurangi," jelas Fahri.
Sebanyak Rp17,5 juta dari total anggaran renovasi akan langsung ditransfer ke toko bangunan. Pemerintah mendorong agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi distributor utama bahan bangunan, dengan dukungan pasokan dari BUMN seperti produsen semen dan baja nasional.
Langkah ini diharapkan dapat menekan harga material dan mengurangi beban biaya renovasi secara keseluruhan.
Renovasi rumah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga disebut strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan menurunkan angka pengangguran.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: