Pemerintah Bakal Rekrut 1,3 Juta Tenaga PPPK Paruh Waktu, Pakar UGM Beberkan Dampak Positif dan Negatifnya

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tengah menggodok rencana pengadaan rekrutmen 1,3 juta tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu sebagai langkah untuk menghindari potensi pemutusan hubungan kerja massal bagi tenaga honorer. Hal ini diyakini sebagai skema terbaik untuk menyelesaikan permasalahan penataan aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan undang-undang ASN.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus pakar analisis kebijakan publik, Dr. Subarsono, menilai kebijakan pemerintah mengangkat tenaga 1,3 juta kursi PPPK tersebut merupakan keputusan rasional dengan jangka waktu yang pendek dan menengah.

“Itu adalah keputusan yang rasional dalam jangka pendek dan menengah dengan melihat kondisi ekonomi negara saat ini untuk mengatasi kekurangan SDM di instansi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dan sekaligus mengurangi pengangguran bagi pegawai PPPK yang sudah selesai kontraknya,” katanya, Rabu (27/8/2025)

Menurut Subarsono keputusan ini memiliki dampak dari beberapa aspek. Dari sisi manajemen Sumber Daya Manusia , tenaga PPPK dapat membantu mengisi kekurangan SDM di beberapa sektor yang vital seperti pendidikan, kesehatan dan di beberapa daerah yang masuk 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Lalu dari sisi keuangan atau finansial, maka kehadiran PPPK dapat mengurangi beban Anggaran Negara dalam jangka panjang karena tidak ada uang pensiun.

“Pemerintah dan masyarakat mendapat keuntungan karena layanan publik dapat dipenuhi,” paparnya.