Minta Anggaran Rp604 Miliar, Menteri BUMN Klaim Tak Bebani Keuangan Negara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian dan lembaga negara mulai menyusun dan mengajukan alokasi anggaran untuk unit kerja yang dipimpinnya. Misalnya saja Kementerian Badan Usaha milik Negara (BUMN).

Untuk anggaran 2026, Kementerian BUMN telah mengajukan pengusulan anggaran yang angkanya mencapai Rp604 miliar.

Besaran anggaran yang diajukan Kementerian BUMN itu diakui Menteri BUMN, Erick Thohir.

Dia menjelaskan alokasi tersebut ditujukan untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN dan mengawal penugasan pemerintah.

"Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku, hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7).

Erick mengatakan Kementerian BUMN juga memiliki tanggung jawab dalam pengawasan penugasan pemerintah. Dia berupaya menjaga agar kehadiran Danantara dapat terus memberikan kontribusi untuk masa depan bangsa.

Erick menyampaikan Kementerian BUMN bersama Kementerian Keuangan sebelumnya telah berhasil menjalin kolaborasi dalam penugasan pemerintah.

Salah satunya subsidi kompensasi sebelumnya dua tahun menjadi enam bulan. "Tetapi kami sedang lobi lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga ok. Untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar atau pun nanti keputusannya seperti apa," ucap Erick.

Erick menyebut hal ini bertujuan menjaga juga performa operasional Danantara ke depan.