
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan wakil presiden RI, turut dikomentari politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono.
Menurut Arief, secara politik tidak ada yang salah dari tuntutan para purnawirawan TNI tersebut. "Di negara demokrasi, penyampaian aspirasi sah-sah saja," kata Arief dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (27/4/2025).
Dia menilai aspirasi dari purnawirawan TNI itu juga masih dalam koridor konstitusi. "Masih batas-batas wajar, tidak keluar dari UUD 1945 dan Pancasila," lanjutnya.
Menurut Arief, dalam politik juga sah-sah saja bila Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan aspirasinya.
"Namun, ya, salah kamar kalau disampaikan kepada Prabowo, karena Prabowo sebagai presiden tidak punya hak konstitusi untuk mencopot (Wapres) Gibran. Mereka berdua setara kok," tutur Arief.
Dia menilai pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden harus dilakukan dengan alasan yang kuat secara konstitusi.
"Harus ada alasan yang memiliki kekuatan konstitusional untuk menggulingkan Gibran sebagai wapres," ucapnya.
Bila alasan mencopot Gibran dari jabatan orang nomor dua adalah tuduhan melanggar etika dan konstitusi saat pilpres, Arief menilai itu tidak kuat.
"Kalau alasannya melanggar etika dan konstitusi ketika pilpres, ya tidak ada dong. Sebab, jika melanggar etika dan konstitusi, ya, Prabowo juga bagian dari itu juga," tuturnya.
Terlepas dari dinamika politik tersebut, Arief berharap semua pihak bersama-sama menjaga stabilitas nasional. "Harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional," kata Arief Poyuono.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: