Gubernur Sulteng Bilang Wilayahnya Hancur-hancuran karena Tambang tapi DBH yang Didapat tak Seberapa, Said Didu Sentil Bekingan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan tambang di Indonesia.

Kali ini, pernyataannya menanggapi curhatan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) yang mengeluhkan daerahnya rusak parah akibat aktivitas pertambangan, namun hanya mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) Rp200 miliar.

Said Didu menyebut sejumlah pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

"Orang yang paling bertanggung jawab atas penyerahan tambang ke China, Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Bahlil, aparat, dan aparat Pemda," kata Said Didu di X @msaid_didu (30/4/2025).

Ia menilai bahwa kerusakan lingkungan serta minimnya penerimaan daerah akibat tambang merupakan buah dari keputusan para pejabat tersebut.

Tak hanya merugikan masyarakat lokal, menurutnya, negara pun ikut terdampak.

"Sehingga rakyat dan negara dirugikan seperti ini. Ini harus diusut," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menyampaikan keluhan terkait minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerahnya meskipun menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi devisa terbesar di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Anwar saat mengikuti rapat bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Sulteng itu adalah salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada Rp 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba bapak-bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan Rp 200 miliar," ujar Anwar dalam rapat tersebut.