PBNU Dukung Pemerintah Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat: Ini Alasannya!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Langkah cepat pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat apresiasi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla menyatakan dukungannya terhadap tindakan tegas tersebut.

“Saya mengapresiasi pemerintahan Prabowo yang dengan cepat melakukan tindakan tegas mencabut IUP empat perusahaan dan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap PT Gag Nikel yang masih beroperasi di sana,” ujar Gus Ulil, sapaan akrabnya, di Jakarta, Rabu (11/6).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan perkembangan positif, mencerminkan kesigapan pemerintah dalam menanggapi aduan masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang diduga merusak lingkungan.

Terkait masih beroperasinya PT Gag Nikel, Gus Ulil menyerahkan proses penyelesaian sepenuhnya kepada pemerintah. Namun ia menegaskan prinsip dasar PBNU soal pengelolaan sumber daya alam.

“Bagi PBNU, prinsip yang kita pegang adalah pengelolaan sumber daya alam terutama pertambangan itu harus pertama dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan aturan dan diselenggarakan untuk mencapai kemaslahatan publik ya,” ujarnya.

“Jadi kita tidak kepingin eksplorasi SDA ini hanya menguntungkan segelintir kalangan, segelintir kelompok, tidak dinikmati oleh rakyat, dan tentu saja aspek lingkungan itu penting sekali. Kita kepingin tambang kita dikelola dengan benar, memperhatikan aspek lingkungan didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan,” tegasnya.