Mendagri Tito Angkat Bicara Soal 4 Pulau, Said Didu: Makin Bikin Kisruh

1 day ago 9
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Eks Sekertaris BUMN, Said Didu menyoroti pernyataan Mendagri Tito Karnavian terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Tito yang angkat bicara soal hal ini direspon oleh Said Didu.

Menurutnya pernyataan dari Mendagri itu semakin membuat kisruh permasalahan ini.

“Makin bikin kisruh,” tulisnya dikutip Rabu (11/6/2025).

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian buka suara soal empat pulau yang disengketakan Pemda Aceh dan Sumut.

Tito mendukung keempat pulau itu dikelola secara kolaboratif oleh dua pihak.

"Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not?" kata Tito.

Tito menuturkan pemerintah pusat telah menetapkan empat pulau itu masuk wilayah Sumut berdasarkan batas daratnya. 

Hal ini juga telah disepakati pemda-pemda di wilayah yang bersangkutan.

"Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara, berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara," tuturnya.

Sebelumnya, Pengamat politik Andi Yusran menyarankan agar keputusan tersebut ditinjau ulang demi menjaga stabilitas politik nasional.

“Permendagri yang memasukkan empat pulau yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh, lalu diubah menjadi wilayah Sumatera Utara, perlu ditinjau ulang untuk menjaga kondusifitas politik dalam negeri,” ujar Andi melansir kantor berita politik RMOL, Selasa, 9 Juni 2025.

Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketegangan antarprovinsi. Khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintah pusat.

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:

Read Entire Article
Relationship |