
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi XII DPR RI, menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (30/6).
Dalam rapat dengan pendapat ini, Kementerian ESDM mengusulkan alokasi subsidi listrik antara Rp 97,37 triliun hingga Rp 104,97 triliun pada 2026, dengan target 44,88 juta pelanggan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jismin P Hutajulu mengatakan, subsidi listrik itu diprioritaskan bagi rumah tangga miskin dan rentan.
"Ini untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fisikal, dan lingkungan," katanya dikutip dari Antara.
Jismin mengatakan, ada beberapa parameter makroekonomi yang menjadi dasar perhitungan subsidi ini. Pertama, nilai tukar rupiah yang diasumsikan berada di angka Rp16.500 sampai dengan Rp16.900.
Kedua, harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara USD 60-USD 80 per barel. Dan, ketiga inflasi sebesar 1,5-3,5 persen. Ia mengatakan, target rumah tangga penerima subsidi mencapai 44,88 juta pelanggan, termasuk rumah tangga dengan daya 450 volt-ampere (VA) dan 900 VA, serta bisnis dan industri kecil, dan sektor sosial.
Sebagai informasi, realisasi subsidi listrik sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 77,05 triliun. Sementara itu, di APBN 2025, subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp 87,72 triliun. Akan tetapi, realisasi subsidi listrik tahun ini diproyeksikan membengkak tembus Rp 90,32 triliun.
Pengendalian Subsidi
Jismin mengatakan, beberapa langkah untuk mengendalikan beban subsidi listrik. Salah satu upayanya adalah mengelola biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, mengingat subsidi adalah selisih antara BPP dan tarif yang dibebankan ke masyarakat.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di: