FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyebut, penurunan transaksi judi online (judol) bukan berarti kemenangan penuh, melainkan sinyal peringatan agar pemberantasan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia mengapresiasi langkah tegas lintas lembaga seperti PPATK, Polri, Kominfo, OJK, dan perbankan yang berhasil menekan perputaran uang dari Rp359 triliun di 2024 menjadi Rp155 triliun per Oktober 2025.
“Penurunan 56,82 persen ini tidak lepas dari pemblokiran 3,3 juta situs, pemetaan 12 ribu rekening dormant, serta pemantauan real-time aliran dana,” ujar Didik di X @DidikMukrianto (6/11/2025).
Didik meyakini kolaborasi antarinstansi itulah yang berhasil menggagalkan proyeksi PPATK yang sempat memprediksi perputaran judol bisa menembus Rp1.100 triliun di tahun ini.
Namun, ia menegaskan bahwa angka Rp155 triliun masih sangat besar dan tidak bisa dianggap keberhasilan akhir.
“Nilai itu setara dengan 2,5 kali APBN Kementerian Pendidikan atau lima kali anggaran BPJS Kesehatan,” katanya.
Baginya, walaupun terjadi penurunan signifikan, judi online tetap menjadi ekonomi bayangan yang menggerus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
Karena itu, ia menilai pemblokiran situs saja belum cukup tanpa menyentuh akar rantai ekonominya.
“Dari 3,3 juta situs yang diblokir, 80 persen merupakan domain baru yang muncul lagi dalam waktu 48 jam,” ungkapnya.
Ia menilai tanpa penegakan hukum terhadap server luar negeri, penyedia payment gateway, hingga influencer promosi, upaya pemblokiran hanya akan seperti permainan tanpa ujung.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:


















































