Usai UU TNI, Wacana Militer Bakal Lakukan Operasi Siber Tuai Kritikan, Umar Hasibuan: Semua Serba Dikontrol Negara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — TNI akan melakukan operasi informasi dan disinformasi untuk menanggulangi ancaman kedaulatan negara di ruang siber. Hal itu pun menuai kontroversi.

Salah satunya datang dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan. Ia menanyakan kebenaran hal itu.

“Apa berita ini benar ges? Kalau benar kita memang sudah kembali kemasa orde baru,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Jumat (28/3/2025).

Jika hal tersebut benar-benar terjadi. Ia menilai semua hal telah dikontrol negara.

“Semua serba dikontrol negara. Semoga berita ini hoax,” ucapnya.

Operasi siber itu diketahui wewenang setelah revisi Undang-Undang (UU) TNI. Salah satunya kategori mengenai operasi militer selain perang (OMSP), dari 14 kategori menjadi 16 kategori.

Dua kategori yang ditambah yakni membantu menanggulangi ancaman siber dan membantu penyelamatan WNI di luar negeri.

Dikutip Antara, Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang memastikan bahwa tugas pertahanan siber yang kini dimiliki TNI berdasarkan Undang-Undang TNI yang baru, bukan untuk memata-matai masyarakat sipil.

Dia mengatakan Kementerian Pertahanan memahami bahwa dalam era demokrasi, akan ada pendapat yang berbeda-beda. Sehingga kritik bagi instansi pertahanan atau pemerintah, itu merupakan salah satu bentuk ekspresi berpendapat yang wajar.

"Yang dimaksudkan pertahanan siber ini lebih kepada operasi informasi dan disinformasi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa," kata Frega di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis.