Subsidi Membengkak, Defisit Mengintai! Ini Strategi yang Diusulkan DPR

FAJAR.CO.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan berat akibat lonjakan harga energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Subsidi energi, khususnya untuk BBM dan listrik, diperkirakan akan membengkak tajam sehingga berpotensi melebar defisit APBN yang sudah ditargetkan di kisaran 2,48–2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam menghadapi situasi ini, anggota DPR RI, Didik Mukrianto, menilai efisiensi anggaran sebagai langkah tepat, namun harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan masyarakat, terutama kelompok rentan.

"Efisiensi dan penghematan adalah langkah prudent secara fiskal, tetapi tidak boleh mengorbankan rakyat," katanya dalam unggahan di platform X pada 26 Maret 2026.

Efisiensi Dibutuhkan, Namun Jangan Tekan Rakyat

Didik menjelaskan bahwa memilih efisiensi dibandingkan memperlebar defisit atau menambah utang adalah keputusan yang lebih bertanggung jawab demi menjaga stabilitas fiskal jangka panjang. Utang negara yang terus meningkat berisiko menjadi beban bagi generasi mendatang dan dapat menggerus kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.

Namun, ia mengingatkan bahwa penghematan anggaran tidak boleh dilakukan secara agresif tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat luas.

Risiko Efisiensi Agresif Bisa Picu PHK dan Inflasi

Menurut Didik, efisiensi yang terlalu cepat dapat menurunkan daya beli masyarakat dan melemahkan aktivitas ekonomi. Penyesuaian harga energi domestik akan menurunkan mobilitas masyarakat dan berdampak langsung pada sektor transportasi, UMKM, serta konsumsi rumah tangga.