Soroti Sejumlah Proyek Ambisius, Peneliti ISEAS Beberkan Risiko Beban Fiskal Negara dari Kereta Cepat hingga MBG

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior dari ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatma, mengungkapkan risiko besar yang mengintai keuangan negara akibat sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Joko Widodo.

Dalam analisis mendalamnya, ia menyoroti bahwa proyek-proyek ambisius seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Woosh), Ibu Kota Nusantara (IKN), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang signifikan.

Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Beban Keuangan PT KAI

Made menjelaskan bahwa proyek kereta cepat yang awalnya dijanjikan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ternyata berujung pada beban negara. Skema pembiayaan dari China Development Bank yang dipilih menggantikan tawaran Jepang, meski tanpa jaminan langsung APBN, membawa risiko tinggi karena biaya proyek membengkak dari US$5,5 miliar menjadi US$7,2 miliar dengan bunga yang meningkat hingga 3,5 persen per tahun.

Perubahan rute Woosh dari Manggarai–Bandung Kota menjadi Halim–Tegalluar akibat kesulitan pembebasan lahan juga menurunkan daya saing kereta cepat tersebut. Meski penumpang mencapai lima hingga enam juta per tahun, pendapatan tiket belum mampu menutup beban utang dan bunga. Karena PT Kereta Api Indonesia (KAI) memegang 60 persen saham KCIC, hampir seluruh keuntungan PT KAI tersedot untuk menopang proyek ini.

Utang KCIC akhirnya dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah mengumumkan kewajiban tersebut akan ditanggung negara melalui APBN.