Soroti Penanganan Banjir, Said Didu Minta Presiden Prabowo Hindari Laporan ABS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu terus memberikan pandangannya terkait masalah banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh.

Kali ini Said Didu menyoroti proses penanganan banjir yang terjadi di tiga Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Beberapa hari setelah bencana menerjang tiga provinsi itu, Said Didu menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi alur informasi yang masuk pada dirinya.

"Kasus penanganan banjir Sumatera, saatnya Bapak Presiden evaluasi alur informasi masuk ke Presiden. Sudah lama publik mempertanyakan kualitas (waktu dan validitas) informasi yang sampai ke Bpk Presiden @Prabowo," kata Said Didu, Senin (8/12).

Said Didu lantas membeberkan sejumlah fakta terkait penanganan banjir di wilayah tersebut.

Pertama, informasi ril sangat terlambat, baru dapat informasi nyata setelah kunjungan Menhan Pak Sjafrie Sjamsuddin dan Mba Titik ke Aceh tgl 29 November (3 hari setelah awal bencana. Berbeda sekali saat Tsunami Aceh Desember 2004.

Kedua, Info pejabat terkesan meremehkan dan menggampangkan persoalan, bahkan jadi ajang pencitraan.

Bencana yang terkesan diremehkan, digampangkan, dan jadi pencitraan dimaksud yakni terkait pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto yang menyebut bencana alam tersebut hanya mencekam di media sosial. Kendati belakangan dia menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya itu.

Hal lain yang disoroti Said Didu yakni pernyataan Pangdam Bukit Barisan yang menyebut pihaknya tidak menemukan penggundulan hutan di Sumut. "Padahal faktanya banyak," tandas Said Didu.