Selain Swasembada Pangan, Amran Sulaiman Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Prabowo

FAJAR.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah gencar mendorong percepatan hilirisasi pertanian khususnya komoditas perkebunan.

Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja luas, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan perhitungan investasi dan proyeksi pengembangan industri hilir, sebanyak 8,6 juta tenaga kerja dapat terserap dari sektor budidaya hingga pengolahan hasil perkebunan.

“Coba bayangkan jika kita lakukan hilirisasi, kita ciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja hingga 8 juta. Kami diminta untuk memimpin upaya hilirisasi ini, dan kami tidak bisa jalan sendiri. HIPMI harus jadi mitra strategis dalam upaya ini,” tegas Mentan Amran di hadapan Ketua dan Para Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Yogyakarta, Selasa (29/7/2025).

Mentan Amran menegaskan bahwa hilirisasi menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Ia menyebut, komoditas seperti kelapa, kakao, mete, kopi, hingga kelapa sawit dan kapas, memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam bentuk produk turunan yang bernilai tinggi, baik untuk pasar ekspor maupun substitusi impor.

“Nilai tambah komoditas harus tinggal di dalam negeri. Kita tidak boleh lagi menjual bahan mentah. Semua produk perkebunan harus diolah, diserap oleh industri dalam negeri, dan menjadi pengungkit kesejahteraan petani,” ujarnya.

Contohnya, tambahnya, dari kelapa dalam, berbagai produk turunan seperti VCO, cocopeat, cocofiber, hingga bioenergi mampu memberi nilai tambah hingga 107 kali lipat, dari harga buah kelapa Rp 1.350/kg menjadi VCO seharga Rp 145.000/liter.