Ribuan PPPK Terancam Dipecat dan Dana Desa Dipangkas, Guntur Romli: Pemilih Prabowo Puas?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader PDIP, Mohamad Guntur Romli, bicara terkait kabar rencana sejumlah pemerintah daerah yang akan memberhentikan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kabar tersebut mencuat seiring kebijakan pemangkasan anggaran serta penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Guntur juga menyinggung kabar pemotongan dana desa yang disebut terjadi secara besar-besaran.

Ia kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan pilihan politik pada Pemilihan Presiden sebelumnya.

PPPK yang Dukung Prabowo

Guntur mempertanyakan sikap PPPK yang sebelumnya mendukung Prabowo namun kini berpotensi terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Selamat menikmati, PPPK yang bakal diberhentikan tapi di Pilpres milih Prabowo kira-kira senang, puas, gembira atau nyesel?," ujar Guntur dikutip fajar.co.id pada Kamis (26/3/2026).

Pengurangan Anggaran Dana Desa

Tidak hanya PPPK, Guntur juga menyinggung kepala desa yang disebut pernah memberikan dukungan politik.

Ia mempertanyakan respons mereka terhadap kabar pemangkasan dana desa.

"Para Kepala Desa yang dulu dukung Prabowo kira-kira sekarang senang, bangga atau kecewa?," tanya Guntur Romli.

Sebelumnya, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai mencuat di sejumlah daerah.

Ribuan tenaga PPPK di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat disebut berada dalam posisi terancam akibat keterbatasan anggaran daerah.

Permasalahan ini berakar dari kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp300 triliun dalam Anggaran 2026.