1 day ago
8
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Puji Raharjo, menyebut, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj RI) merupakan komitmen panjang Presiden Prabowo Subianto sejak pencalonannya pada 2014.
Hal tersebut diungkapkan Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini saat membuka kegiatan Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah Angkatan I (Mandiri) Makassar 2025 di Sultan Alauddin Hotel and Convention, Jumat (28/11/2025) malam.
Untuk diketahui, Kota Makassar menjadi lokasi penyelenggaraan perdana setelah Kemenhaj RI resmi berdiri. Sekaligus menjadi pusat peserta dari kawasan Indonesia timur.
“Kementerian ini adalah cita-cita dan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Sejak 2014 beliau sudah mencanangkan Kemenhaj, konsisten dan akhirnya terwujud,” ujar Puji di hadapan peserta.
Dikatakan Puji, pembentukan Kemenhaj sempat menghadapi hambatan regulasi, sebab dalam undang-undang sebelumnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berada sepenuhnya di bawah Kementerian Agama.
Melalui pembahasan bersama DPR, terbitlah UU Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur penyelenggaraan secara khusus.
“Kalau Presiden membentuk kementerian tanpa dasar hukum, itu melanggar. Karena itu disiasati lewat pembentukan badan yang kemudian menjadi kementerian melalui UU 14. UU ini menguatkan fungsi perlindungan negara terhadap jamaah,” jelasnya.
Puji mengungkapkan bahwa UU tersebut sekaligus melegalkan umrah mandiri dan haji non kuota yang selama ini berjalan tanpa regulasi jelas.
“Realitanya, banyak warga berangkat tanpa travel, apalagi yang sering ke luar negeri dan paham jalurnya. Pemerintah Arab Saudi juga menjual paket langsung," Puji menuturkan.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
