Prof. Suhufi: Pemkot Selamatkan Nasib 3.000 Honorer yang Tak Terdata

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun skema alternatif untuk menyelamatkan sekitar 3.000 tenaga honorer yang tidak terdata dalam sistem kepegawaian mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

Salah satu dukungan datang dari Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. Suhufi Abdullah. Ia menilai langkah Pemkot Makassar sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat sekaligus solusi cerdas dalam menghadapi perubahan regulasi kepegawaian nasional.

"Yang dilakukan Pemkot saya rasa sudah tepat. Ini adalah bentuk tanggung jawab dalam memastikan status 3.000 tenaga honorer agar sesuai dengan regulasi," ujarnya, Rabu (21/5/2025).

Lanjut Prof. Suhufi yang juga merupakan salah satu Pengurus MUI Sulsel. Jika tidak ada payung hukumnya, maka status mereka bisa dikatakan ilegal.

"Tentu, apa yang dilakukan Pemkot Makassar dengan berbagai regulasi. Solusi selamatkan tenaga honor," ungkapnya

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis kajian komprehensif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu diberikan ruang untuk berinovasi selama tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

"Jika mempekerjakan orang tanpa kejelasan status kepegawaiannya, maka sebenarnya pemerintah sedang menganiaya warganya," ucapnya.

Sekitar 3.000 honorer yang tidak tercatat dalam database resmi kini disiapkan untuk mendapatkan solusi melalui skema alternatif berupa Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).