Presiden Prabowo Instruksikan Penyederhanaan Struktur Komisaris Bank BUMN: Harus Lebih Efektif dan Profesional

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, mengarahkan agar struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan dibuat lebih efisien dengan jumlah yang lebih ramping dan diisi oleh tenaga profesional.

Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/3), dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat manajemen BUMN, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa perampingan jumlah komisaris bertujuan agar tata kelola BUMN lebih responsif terhadap dinamika pasar.

Menurut Airlangga Hartarto, penyederhanaan struktur komisaris tetap akan memperhatikan kebutuhan masing-masing bank BUMN. Unsur kementerian teknis yang relevan masih akan dilibatkan dalam struktur komisaris sesuai dengan bidang usaha masing-masing bank.

"Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," ujar Airlangga, dikutip dari keterangan Sekretariat Negara, Kamis (27/3/2025).

Ia juga menambahkan bahwa keterwakilan kementerian tetap dipertimbangkan sesuai kebutuhan, seperti Kementerian Keuangan serta kementerian yang terkait dengan sektor bisnis bank tersebut.

"Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM," lanjutnya.