PPPK Pemprov Sulsel Terancam Dirumahkan, Pimpinan Sampaikan Ini

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berpotensi mengambil kebijakan penting soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ribuan PPPK terancam dirumahkan atau tidak diperpanjang kontraknya.

Hal ini menyusul kondisi fiskal mereka saat ini, serta adanya kewajiban efisiensi anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengakui, kemungkinan kondisi tersebut bisa juga berdampak lingkup Pemprov Sulsel.

Jufri Rahman mengungkap kemungkinan bakal adanya PPPK yang bakal dirumahkan. Dan itu bisa saja terjadi menurutnya di tahun depan.

“Tahun depan ada kemungkinan, (PPPK , red) ikut dirumahkan. Kalau di Pemprov ada sekitar 1.500an PPPK. Kondisi ini juga sudah dibahas bersama dengan komisi II DPR RI,” kata Jufri Rahman.

Dampak dari Kebijakan

Lebih jauh, hal ini bisa saja terjadi menurutnya jika kebijakan ini diambil tentu memberikan dampak yang cukup signifikan karena bisa mengurangi belanja pegawai.

Namun dengan hadirnya kebijakan ini disebut akan mengurangi beban belanja pegawai yang angka diminta berada dibawah 30 persen.

Dan untuk timbal balik dari hal tersebut, perlu adanya peningkatan belanja infrastruktur angkanya bisa mencapai 80 persen.

“Pengaruhnya signifikan, karena pasti bisa mengurangi belanja pegawai. Tahun 2027 telah ditetapkan , paling tidak belanja pegawai sudah harus dibawah 30 persen maksimal 30 persen, dan harus memacu peningkatan belanja infrastruktur mendekati angka keidealan 80 persen,” jelasnya.