Penguatan Data Sensus Ekonomi 2026 Dorong Kebijakan Pembangunan Sulsel Lebih Tepat Sasaran

FAJAR.CO.ID - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada Jumat, 13 Maret 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. Kerja sama ini bertujuan memperkuat penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik sebagai dasar penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dan pertukaran data statistik antara pemerintah daerah dan BPS.

Peran Strategis Sensus Ekonomi dalam Kebijakan Daerah

Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa penguatan data menjadi rujukan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada sektor-sektor yang mempengaruhi indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Ini MoU terkait sensus ekonomi 2026 dan juga sharing data, termasuk sensus penduduk dan sensus lainnya. Penguatan data ini nantinya menjadi rujukan atau kompas dalam pembuatan kebijakan, terutama sektor yang berpengaruh terhadap indikator kinerja utama seperti kemiskinan, beban ekonomi, IPM dan lainnya," katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, gubernur menjelaskan bahwa sensus ekonomi memiliki peran strategis untuk memetakan kondisi pelaku usaha di daerah secara lebih detail. "Sensus ekonomi sangat berperan karena kita akan tahu nanti pengusaha mana, orangnya siapa, usahanya apa, kebutuhannya apa dan kelebihannya apa," jelasnya.

Optimalisasi Data untuk Pengembangan Komoditas Unggulan

Contoh konkret pemanfaatan data sensus ini terlihat pada pengembangan komoditas unggulan daerah seperti rumput laut yang diproduksi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat memetakan wilayah produksi sehingga proses pengolahan maupun ekspor dapat dipusatkan di lokasi tertentu agar lebih efisien.