Pemerintah Naikkan Iuran BPJS karena Defisit Rp20 Triliun, Piyu: Itu Cuma 20 Hari MBG

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena defisit Rp20 triliun. Kebijakan itu menuai sorotan.

Salah satu yang menyoroti Pegiat Media Sosial Mas Piyu. Dia menyebut kebijakan tersebut bodoh.

“Akibat presiden bodoh,” kata Piyu dikutip dari unggahannya di X, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, angggaran Rp20 triliun itu mudah bisa didapat dari 20 hari Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Rp20 triliun itu cuma 20 hari MBG
sayangnya presidennya bodoh,” ujarnya.

Piyu menilai Presiden Prabowo Subianto tak memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

“Tidak tau (tidak mau tau) prioritas kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa penyesuaian tarif tidak akan memengaruhi masyarakat miskin karena telah ditanggung pemerintah.

"Bahwa kenaikan remi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," kata Budi di Jakarta, Rabu (25/2).

BPJS Terancam Defisit Puluhan Triliun

Menkes mengungkapkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini berpotensi mengalami defisit Rp20–30 triliun.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk menutup kekurangan tersebut, namun ia mengingatkan defisit serupa bisa terjadi setiap tahun bila tidak ada perubahan mendasar.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," kata Menkes Budi Gunadi.

Menurutnya, jika iuran dinaikkan, masyarakat dalam Desil 1–5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak terdampak karena masuk skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang sepenuhnya dibiayai negara.