Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang di Raja Ampat, DPR dan Pakar Beri Apresiasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pemulihan lingkungan di bekas area tambang kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Bambang Haryadi menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menjaga warisan ekologis dunia.

“Komisi XII DPR akan terus mengawal beberapa hal lanjutan, seperti proses pemulihan ekologis di area bekas tambang,” ujar Bambang saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (tanggal tidak disebut).

Komisi XII juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemberian izin tambang, terutama di wilayah konservasi dan pulau-pulau kecil yang rentan rusak akibat aktivitas pertambangan.

Pernyataan Bambang muncul setelah pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di wilayah Raja Ampat. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam menjaga kelestarian alam.

“Ini adalah bukti bahwa Presiden mendengar suara rakyat, berpihak pada kelestarian alam, dan menempatkan kepentingan jangka panjang bangsa di atas kepentingan ekonomi sesaat,” ujarnya.

Bambang menegaskan, Raja Ampat bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Wilayah ini merupakan aset ekologis dunia yang harus dijaga demi keberlanjutan generasi mendatang. Ia menyebut pencabutan izin tambang sebagai “simbol keberanian politik” yang memperlihatkan keberpihakan Indonesia terhadap kehormatan lingkungan hidup.

Tak hanya kepada Presiden, apresiasi juga disampaikan kepada kementerian dan lembaga teknis yang dianggap responsif dalam menindaklanjuti arahan kepala negara.