Pemerintah Batalkan Sekolah Daring

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi membatalkan wacana pemberlakuan sekolah daring sebagai upaya efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya dimulai April 2026.

Keputusan ini diambil setelah koordinasi intensif antar kementerian terkait, dengan alasan utama menjaga kualitas pembelajaran siswa tetap optimal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa proses pembelajaran akan tetap mengutamakan metode tatap muka atau luring.

Ia menjelaskan bahwa pembelajaran daring hanya akan diterapkan pada materi yang memang efektif disampaikan secara jarak jauh, sementara kegiatan praktikum harus berlangsung secara langsung.

Koordinasi Lintas Kementerian Jadi Kunci

Pratikno mengatakan, "Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif."

Pernyataan ini disampaikan setelah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Lebih lanjut, pemerintah juga tengah mengkaji opsi pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet siswa jika pembelajaran daring diterapkan secara luas di masa depan. Hal ini bertujuan agar tidak ada kendala teknis yang menghambat hak belajar anak di berbagai daerah.

Efisiensi BBM Harus Berbasis Data dan Terukur

Wacana sekolah daring muncul sebagai bagian dari langkah efisiensi BBM yang harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas.

Pratikno menegaskan, pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan ini.