Menkeu Purbaya Murka soal BPJS PBI Dinonaktifkan: Konyol dan Rugikan Pemerintah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya atas penonaktifan mendadak 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ia menyebut kebijakan tersebut “konyol”, karena anggaran negara tetap keluar, sementara pemerintah justru menanggung kerugian citra.

Kekesalan itu disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pemerintah dan pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/12/2026).

“Jangan sampai orang yang sudah sakit, mau cek darah atau cuci darah, tiba-tiba enggak eligible. Itu kan konyol,” ujar Purbaya.

Anggaran Tetap Keluar, Pemerintah Rugi

Menurut Purbaya, penonaktifan mendadak membuat Kementerian Keuangan tetap mengeluarkan anggaran, namun manfaatnya tidak dirasakan masyarakat yang sedang membutuhkan layanan kesehatan.

“Uang yang saya keluarkan sama, tapi image pemerintah jadi jelek. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tegasnya.

Ia menilai, bila pemerintah ingin mengalihkan kepesertaan PBI kepada warga yang lebih berhak, seharusnya dilakukan secara bertahap dan terencana, bukan secara tiba-tiba.

Minta Masa Transisi dan Sosialisasi

Purbaya menekankan pentingnya masa transisi 2 hingga 3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat yang status PBI-nya dicabut.

“Begitu mereka tidak masuk daftar PBI, harus langsung ada sosialisasi. Supaya mereka bisa mengambil tindakan, apakah membayar mandiri atau opsi lainnya,” jelasnya.

Pasien Gagal Ginjal Terancam

Kebijakan ini memicu reaksi luas dari publik dan tenaga medis. Sejumlah dokter menyuarakan kekhawatiran karena pasien gagal ginjal sangat bergantung pada layanan cuci darah.