Larangan PR oleh Gubernur Jabar Dikritik Komisi X DPR Khawatir Timbulkan Masalah Baru

FAJAR.CO,ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang pemberian pekerjaan rumah (PR) kepada siswa.

Dia menilai, langkah tersebut perlu dikaji lebih dalam dan dikoordinasikan secara menyeluruh dengan pemerintah pusat.

“Kami tentu akan pertanyakan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sejauh mana koordinasinya dengan Pemprov Jabar,” ujar politisi PKB itu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/6/2025).

Menurut Lalu, kebijakan pendidikan seharusnya dijalankan dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menyayangkan jika kebijakan sebesar larangan PR tidak melalui komunikasi yang baik dengan kementerian terkait.

“Harus ada komunikasi agar program pemerintah pusat sejalan dengan daerah. Dan program pendidikan secara nasional juga berjalan dan merata di seluruh wilayah,” katanya.

Lebih lanjut, Lalu juga menyoroti kurangnya landasan kajian terhadap kebijakan tersebut. Ia memahami niat Gubernur Jabar untuk meringankan beban siswa, namun mengingatkan bahwa efek sampingnya perlu diperhitungkan.

“Kebijakan ini memang bisa mengurangi stres siswa, tetapi apabila tidak ada pengganti yang efektif, justru bisa berdampak pada kedisiplinan belajar,” tegasnya.

Lalu menyebut bahwa tanpa adanya solusi alternatif yang konkret, larangan PR justru bisa membuat siswa kehilangan kebiasaan belajar mandiri di rumah.

Selain larangan PR, Lalu juga menyinggung kebijakan kontroversial lain yang pernah diambil oleh Dedi Mulyadi, yakni aturan masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Kebijakan ini sebelumnya sempat menuai polemik dan menjadi perbincangan luas di masyarakat.