Kontrak 1.500 PPPK Pemprov Sulsel Terancam Tak Diperpanjang, Dampak Tekanan Fiskal dan Prioritas Infrastruktur

FAJAR.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tengah menghadapi tekanan fiskal yang serius sehingga membuka peluang untuk merumahkan sekitar 1.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kebijakan ini menjadi opsi untuk menyesuaikan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus ditekan maksimal 30 persen paling lambat tahun 2027.

Tekanan Fiskal Jadi Pemicu Utama

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan kondisi keuangan daerah yang semakin ketat menjadi alasan utama munculnya opsi merumahkan PPPK.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan komposisi anggaran agar belanja pegawai tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

"Kalau kondisi fiskal seperti ini berlanjut, maka kemungkinan PPPK ikut dirumahkan tahun depan," katanya saat ditemui di Makassar.

Perubahan Prioritas Anggaran ke Infrastruktur

Lebih lanjut, Pemprov Sulsel tengah mendorong perubahan besar dalam prioritas belanja daerah. Pemerintah berencana mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur hingga mendekati 80 persen agar dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Dampak Sosial dan Ekonomi yang Perlu Diantisipasi

Kendati kebijakan tersebut strategis, ada risiko serius yang mengintai. Bertambahnya angka pengangguran akibat merumahkan PPPK dapat memicu ketidakpastian bagi tenaga kerja tersebut serta berdampak sosial ekonomi pada keluarga mereka.

Jufri Rahman menegaskan, "Pengambil kebijakan pasti memilih opsi dengan manfaat terbesar dan risiko paling kecil." Namun, konsekuensi pengurangan tenaga kerja tetap menjadi perhatian utama pemerintah.