Geger War Ticket Haji! Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang: Itu Namanya Tidak Mau Kerja

Fajar.co.id, Jakarta – Wacana dramatis dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang ingin mengganti antrean haji puluhan tahun dengan sistem "War Ticket" langsung menuai kontroversi keras.

Mirip perebutan tiket konser idol, siapa cepat dia dapat kuota dan langsung berangkat tahun itu juga. Akan tetapi, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti keras langkah tersebut.

Menurut Marwan, setiap kebijakan besar seperti ini harus dikaji secara mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan sosial, aspek hukum, serta nasib jutaan calon jemaah yang sudah mengantre lama. Ironisnya, Marwan mengaku belum mendengar sama sekali penjelasan resmi soal wacana tata kelola baru itu dari Kemenhaj.

"Kalau tiba-tiba mau moratorium (antrean haji) dan langsung terapkan war tiket, ya itu namanya tidak mau kerja," tegas Marwan Dasopang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Wacana "War Ticket" ini muncul sebagai respons atas antrean haji Indonesia yang mencapai jutaan orang, dengan masa tunggu bisa hingga puluhan tahun. Skema yang diusung Kemenhaj ini mirip sistem pendaftaran terbuka: pemerintah umumkan kuota dan biaya setiap tahun, lalu siapa yang siap secara finansial dan kesehatan bisa langsung "berburu" tiket dan berangkat tanpa antre.

Kritik dari Marwan dan sejumlah pihak menyoroti potensi masalah besar. Sistem ini dikhawatirkan hanya menguntungkan kelompok mampu secara ekonomi, sementara calon jemaah dari kalangan menengah ke bawah atau yang sudah lama mengantre justru tersingkir.