DPR Desak Pemerintah Pusat Atasi Keterlambatan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu dengan Skema ABT

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah agar pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu tidak mengalami keterlambatan.

Hal ini dinilai krusial demi menjaga kesejahteraan para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan nasional.

"Kami mendesak pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dalam membayar gaji atau honor guru PPPK paruh waktu," katanya saat memberikan keterangan pers pada Rabu, 4 Maret 2026.

Urgensi Penyaluran Dana Melalui Skema Anggaran Biaya Tambahan

Legislator dari Fraksi PKB yang mewakili Dapil II Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyoroti persoalan keterlambatan dan ketidakpastian pembayaran gaji yang tidak boleh berlarut-larut. Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk menjamin hak para guru atas gaji yang layak dan tepat waktu.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mengambil langkah strategis. Salah satunya adalah mendorong penyaluran pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT) agar dana dapat dialokasikan dan dicairkan secara cepat.

"Kami meminta mendikdasmen berkoordinasi dengan menteri keuangan untuk mengusulkan anggaran melalui skema ABT. Ini penting agar ada kepastian anggaran dan tidak membebani fiskal daerah yang saat ini juga terbatas," jelasnya.

Komitmen DPR untuk Perjuangkan Hak Guru PPPK Paruh Waktu

Lalu Hadrian juga memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal dan memperjuangkan nasib guru PPPK paruh waktu agar mendapatkan haknya secara adil. Menurutnya, kesejahteraan guru merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.