Darurat Komunikasi Pemerintah Hambat Strategi Politik Prabowo Selamatkan Ekonomi Nasional

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- - Pemerintah Indonesia tengah menghadapi fase darurat komunikasi publik yang berdampak pada kesalahpahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan stok BBM dan strategi politik Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini membuat pesan penting sulit tersampaikan dengan efektif, sehingga menimbulkan salah tafsir luas di kalangan publik.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa menilai, kesulitan komunikasi pemerintah terlihat dari pernyataan bahwa stok BBM hanya bertahan 20 hari yang tidak dijelaskan secara rinci. Padahal, menurutnya, terdapat perjanjian dengan Amerika Serikat yang dapat memenuhi hingga 80 persen kebutuhan BBM nasional.

"Gara-gara darurat komunikasi ini, pesan-pesan dan strategi politik Pak Prabowo tidak tersampaikan dengan baik sehingga rakyat banyak salah paham," kata Hensa kepada wartawan.

Hensa, yang juga penulis buku "Riah Riuh Komunikasi," menyoroti strategi politik yang disebut sebagai "politik berselancar" oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Strategi ini sengaja membiarkan ruang kritik dan hujatan demi mencapai tujuan yang lebih besar.

"Saya memahami bahwa politik Pak Prabowo yang berselancar itu membiarkan dirinya dihujat oleh sebagian masyarakat, tapi demi menyelamatkan bangsanya, lebih menyelamatkan rakyatnya," jelas Hensa mengutip pernyataan Dasco saat peluncuran buku Republik Menggugat karya Syahganda Nainggolan di ITB, Jawa Barat (5/3/2026).

Menurut Hensa, terdapat kesenjangan pemahaman antara masyarakat dengan maksud sebenarnya dari strategi tersebut. Apa yang tampak sebagai kelemahan justru merupakan bagian dari pendekatan politik yang sedang dijalankan Prabowo.