Catat! Ini Janji Wapres Gibran untuk PPPK yang Terancam Diberhentikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di ujung tanduk. Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) berencana merumahkan, karena keterbatasan anggaran.

Salah satunya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada Senin, 6 April 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat kunjungannya di NTT buka suara terkait persoalan itu.

Gibran berjanji akan mencari solusi untuk kesejahteraan PPPK dan honorer di Kupang.

Dia mengaku paham bagaimana kondisi guru saat ini. Sekarang, pihaknya terus mencari solusi.

"(Untuk) guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tetapi ini terus kita (pemerintah) coba carikan solusinya, terutama untuk PPPK dan honorer," kata Gibran dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan pemerintah saat ini memastikan tak ada guru-guru yang terdampak melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

"Makanya, kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur (NTT)," ujar Gibran.

Dia menegaskan agar tak ada PPPK Paruh Waktu yang dirumahkan.

“Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan,” pungkasnya.

Di kesempatan sama, seorang guru yang ditemui Gibran di NTT, Yuliana mengeluhkan nasibnya.

"Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa (guru) PPPK jangan dirumahkan, karena di sini ada 10 orang," kata Yuliana.

Yuliana yang juga wakil kepala sekolah SD Inpres Kaniti mengatakan, jika sepuluh orang tersebut dirumahkan, maka sangat mengganggu proses belajar mengajar.