Billy Mambrasar Tegaskan Anggaran Pendidikan 2026 Tertinggi, Bukan Dipotong untuk MBG

FAJAR.CO.ID - Aktivis Papua sekaligus pendiri yayasan Kitong Bisa, Billy Mambrasar, menegaskan bahwa anggaran pendidikan untuk tahun 2026 bukan dipotong untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), melainkan justru mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah.

Menurut Billy, anggapan bahwa anggaran pendidikan hanya dialokasikan sebesar 11% dari total anggaran dan dipotong untuk MBG adalah salah kaprah. Ia menegaskan bahwa alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan sesuai amanah Undang-Undang 1945 tetap dipenuhi oleh pemerintah Presiden Prabowo.

"Tidak benar. Yang ada malah anggaran pendidikan tahun 2026 itu yang tertinggi sepanjang sejarah," katanya dalam unggahan di Instagramnya.

Anggaran Pendidikan dan MBG Dijelaskan Billy Mambrasar

Billy menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp769 triliun, bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, program MBG yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki anggaran tambahan sebesar Rp230 triliun yang sebagian dialihkan untuk sektor pendidikan seperti pembangunan dan beasiswa.

"Nah ada anggaran tambahan buat MBG, di bawah BGN itu menambah pos anggaran sebesar 230 triliun. Dana untuk KIP, dana beasiswa, dan dana abadi naik dari 2025 sebesar 230 triliun menjadi 211 triliun di 2026," jelasnya.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Billy juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya terkait gaji guru honorer. Ia menjelaskan bahwa hampir 60% dari alokasi 20% anggaran pendidikan ditransfer ke daerah, sehingga pengaturan gaji guru honorer menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Dari anggaran pendidikan 20% berdasarkan APBN tersebut, sebagian besar turun dalam bentuk transfer ke daerah hampir 60%. Anggaran itu tidak ada di kementerian pusat yang harus mengalokasikan anggaran di daerahnya untuk kepentingan gaji dan guru honorer itu diatur oleh Pemda," terangnya.

Lebih lanjut, Billy mencontohkan sebuah kabupaten di Papua yang menghapus guru honorer beberapa tahun lalu, namun masyarakat justru menyalahkan presiden dan pemerintah pusat tanpa mempertanyakan pemerintah daerah.

"Wah ada satu kabupaten di Papua, itu beberapa tahun lalu tidak ada satu guru honorer semua dihapus. Kan kasihan. Tapi yang disalahkan siapa? Presiden, pemerintah pusat," imbuhnya.

"Tanya dulu bupatinya, tanya dulu gubernurnya, kenapa tidak ada alokasi guru honorer?" pungkas Billy.

Ia menegaskan bahwa anggaran daerah disusun berdasarkan perencanaan APBD yang berasal dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga jika tidak ada dana untuk guru honorer, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menganggarkannya.

(Elva/Fajar)