Biaya Haji Membengkak Jadi Rp8,46 triliun, Putar Otak Tutupi Kekurangannya

FAJAR.CO.ID -- Biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 membengkak dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun. Pemerintah kini harus "putar otak" mencari anggaran untuk menutupi kekurangannya.

Lantas, bagaimana nasib jemaah haji dengan adanya kenaikan biaya haji mencapai Rp1,77 triliun, sehingga total biaya penyelenggaran haji 2026 kini menjadi Rp8,46 triliun?

Kenaikan biaya penerbangan haji untuk tahun 1447 H/2026 M menjadi pemicu membengkaknya biaya haji. Lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar disebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi struktur pembiayaan penerbangan haji 2026.

Masalah biaya penerbangan haji yang naik drastis akibat lonjakan harga avtur, salah satu hal yang dibahas dalam rapat kerja Menteri Haji dan Umroh bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Dalam paparan rapat, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan dua maskapai pengangkut jamaah haji, yakni Garuda Indonesia dan Saudia, mengajukan kenaikan biaya yang cukup signifikan.

"Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya hingga Rp974,8 miliar, sementara Saudia sebesar Rp802,8 miliar. Secara total, biaya penerbangan haji meningkat dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun, atau naik sebesar Rp1,77 triliun," beber Gus Irfan.

DPR Pertanyakan Sumber Tambahan Anggaran

Setelah penyelenggaraan ibadah haji diketahui naik Rp1,77 triliun dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun, apakah jemaah haji akan menanggung atau menutupi kekurangan anggaran tersebut?

Anggaran tambahan untuk menambal kekurangan biaya haji 2026 ini juga menjadi sorotan Komisi VIII DPR saat rapat dengan Kementerian Haji dan Umrah.

Sebab, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sudah menjamin kenaikan biaya haji 2026 itu tidak akan dibebankan kepada jemaah haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang pun mempertanyakan sumber dana pemerintah untuk menutup kenaikan biaya penyelenggaraan haji itu.

"Usulan tambahan anggaran karena kenaikan avtur itu diambil dari mana? Sudah ada statement menteri haji di berbagai media bahwa tambahan tidak dibebankan ke jemaah kita. Ambil dari mana?" tanya Marwan.

Ia menegaskan pentingnya kejelasan keputusan, apakah tambahan anggaran akan diambil dari BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau dari APBN.

"Harus ada kesimpulan kita nanti kalau diambil tambahan dari BPIH maka bicara, kalau diambil dari APBN, saya kira banggar juga harus bicara karena harus diulang lagi keputusan. Dari mana itu diambil kami butuh jawaban hari ini dan kita akan menuangkan dalam kesimpulan," lanjut Marwan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mencari solusi terbaik tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar kenaikan biaya tidak membebani jamaah, dan secara fiskal APBN dinilai mampu menanggung beban tersebut.

"Dalam konteks kemarin yang saya sampaikan dan itu juga adalah pesan dari presiden tidak menginginkan kenaikan avtur itu ditanggung oleh jemaah, itu catatan dari Presiden nah kemudian solusi yang ditawarkan Presiden itu adalah, ya sudah kuat enggak APBN kita menanggung kenaikan avtur itu ternyata kuat APBN-nya," jelas Dahnil.

Namun, pemerintah juga berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dahnil menegaskan bahwa penggunaan APBN tetap menjadi opsi, selama memiliki dasar hukum yang kuat. (*)